Pendahuluan

Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) No. 13 Th. 2003 serta Undang Undang Cipta Kerja (UUCK) No.11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.35 Tahun 2021 telah mengatur imbalan paska kerja bagi karyawan apabila mencapai usia pensiun, meninggal dunia, cacat tetap/total atau mengundurkan diri. Cakupan imbalan kerja yang ada di Undang- Undang tersebut termasuk yang diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24, sebagai imbalan paska kerja (post employment benefit) dan Imbalan jangka panjang lainnya (Other Long-term Employment Benefits). Penerapan PSAK-24 dalam Laporan Keuangan Perusahan tersebut membutuhkan Jasa Konsultan Aktuaria sebagai penyusun Laporan Aktuaria Independen yang diwajibkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pernyataan ini wajib diterapkan oleh semua Perusahaan untuk seluruh imbalan kerja, baik yang diatur oleh Perusahaan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun akibat adanya penerapan UUK No. 13 Tahun 2003 serta UUCK No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 35 Tahun 2021.

Di samping itu bagi perusahaan yang menyelenggarakan Program Dana Pensiun Manfaat Pasti juga diwajibkan melakukan perhitungan Aktuaria untuk pelaporan berkala kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan kualitas pendanaannya.

Perusahaan Asuransi Jiwa juga diwajibkan mencantumkan Perhitungan Cadangan Teknis dan Tambahan Cadangan Teknis di dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi dari Konsultan Aktuaria sebagai manifestasi kewajiban Perusahaan Asuransi Jiwa kepada para pemegang Polis.